Hukum dan Dasar-Dasar Hukum Islam

Pengertian Hukum

Dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “qonun” atau “ahkam” atau “hukm” yang mempunyai arti “hukum”. Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut “law” (Inggris) dan “recht” (Belanda dan Jerman) atau “droit” (Prancis).

Istilah “recht” berasal dari bahasa Latin “rectum” berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. “Rectum” dalam bahasa Romawi adalah “rex” yang berarti raja atau perintah raja. Istilah -istilah tersebut (recht, rectum, rex” dalam bahasa Inggris menjadi “right” (hak atau adil) juga berarti “hukum”.

Istilah “law” (Inggris) dari bahasa Latin “lex” atau dari kata “lesere” yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. “Lex” juga istilah “legi” berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut “legal” atau “legi” yang berarti “undang-undang”. Dengan demikian, istilah “law” (Inggris), “lex”atau “legi” (Latin), “loi” (Prancis), “wet” (Belanda), “gesetz” (Jerman), selain berarti “hukum” juga berarti “undang-undang”.

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut “ius” dari kata “iubere”, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah “ius” (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau “iustitia”. “Iustitia” atau “justitia” adalah dewi “keadilan” bangsa Yunani dan Romawi kuno. “Iuris” atau “juris” (Belanda) berarti “hukum” atau kewenangan (hak), dan “iuris” (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim.

Istilah “jurisprudence) (Inggris) berasal dari kata “iuris” merupakan bentuk jamak dari “ius” yang berarti “hukum” yang dibuat oleh masyarakat atau hukum kebiasaan, atau berarti “hak”, dan “prudensi” berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian, “jurisprudence” mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum,atau ilmu yang mempelajari hukum.

Menurut Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979:55), “Jurisprudence” berarti teori ilmu hukum atau “Algemene Rechtleer” atau “General Theory of Law”. Jika “jurisprudentia” (Latin) berarti pengetahuan hukum (rechtgeleerheid”. “Jurisprudentie” (Belanda) sama artinya dengan “Yurisprudensi”  (Indonesia), berarti “hukum peradilan atau hukum ciptaan hakim”, artinya keputusan pengadilan atau hakim yang telah mempuyai kekuataan hukum tetap”.

Beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

  1. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
  • Paul Scholten dalam bukunya “Algemeen Deel” menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.
  • Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di sesuatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.
  • Hukum adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat.

5) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

  • Hukum adalah keseluruhan kumpulan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
  • Hukum adalah petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.
  • Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman yang tertentu.
  • Hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atas perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksuduntuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Dasar-Dasar Hukum Islam

A.     Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah) yang disebut ibadah “madhoh”, dan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya yang disebut “ghoiru madhoh” (muamalah) yang dilandasi oleh/berdasarkan syariat Islam. Adapun yang dimaksud hukum Islam di bab ini adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia (muamalah), di antaranya adalah dasar-dasar hukum perkawinan Islam, waris Islam, dan hukum wakaf.

B.     Sumber Hukum Islam

Sudah menjadi kesepakatan para ahli hukum Islam, bahwa tiap-tiap peristiwa ada ketentuan hukumnya,baik berdasarkan nas yang tegas atau nas yang kurang tegas (samar-samar/kabur) yang memerlukan penafsiran (interpretasi) hukum, maupun yang tidak ada nas. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul perbedaan mengenai sumber-sumber hukum (Islam). Dari perbedaan itu, ada yang menyebut sumber hukum Islam itu ada dua (Al-Quran dan Al-Hadis), ada yang menyebut empat (Al-Quran, Al-Hadis, Ijma’, dan Qiyas). Selain itu ada yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam lebih dari sepuluh yang kemudian diringkas menjadi empat (Al-Quran, Al-Hadis, Ijma’, dan Qiyas) kemudian diringkas lagi menjadi dua (Al-Quran dan Al-Hadis).

Menurut pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam ada sepuluh lebih adalah:

1)     Al-Quran.

2)     Al-Hadis.

3)     Ijma’ (pendapat fuqaha Mujtahid).

4)     Qoul (pendapat Sahabat).

5)     Qiyas atau argumentum analogi (mempersamakan hukum suatu peristiwa/perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum peristiwa/perkara lain yang sejenis yang sudah ada hukumnya.

6)     Istihsan (argumentum a contrario).

7)     Maslahat Mursalah

8)     Urf (kebiasaan baik).

9)     Istishab (terus-menerus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang tadinya tidak ada).

10)   Saddudz Dzoro’i (menetapkan hukum suatu perkara atau peristiwa dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara/peristiwa yang ditujui.

11)   Syar’u Man Qoblana (Syariat Umat Islam sebelum kita). Hukum waris Islam, hukum perkawinan Islam, dan hukum wakaf merupakan bagian kecil hukum privat Islam yang telah dipositifkan sebagai hukum nasional (ius positum/ius constitutum).[2]

Dari uraian singkat materi mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum diatas, disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan menjaga ketertiban pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Maka dari itu setiap orang wajib mentaati hukum, agar senantiasa tercipta kehidupan yang aman dan damai.

Rujukan:

[1] Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 6-9.

[2] Ibid, hlm. 198-200.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply